Basuki mengatakan, peningkatan minat dari investor dalam dan luar negeri terus terlihat seiring dengan penguatan tata kelola serta penyederhanaan proses yang dilakukan dalam beberapa kuartal terakhir.
Dia mengatakan, berbagai proses investasi kini diarahkan untuk berjalan lebih ringkas dan efisien, tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
"Prinsip kehati-hatian tetap dijaga, namun hambatan birokratis yang tidak perlu akan diminimalkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga," tutur dia.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan masih terdapat sembilan calon investor lain di sektor hunian yang belum bisa diberikan lampu hijau untuk menjadi pemrakarsa KPBU unsolicited dengan skema AP.
“Hal ini karena minat KPBU sektor hunian di IKN perlu memperhatikan sektor lain yang akan dibiayai melalui skema KPBU AP. Kami akan mengundang mereka nantinya mengikuti KPBU sebagai peserta tender, atau melalui skema KPBU solicited," ujar Agung.