News Rencana ekspansi tambang nikel di kawasan khusus wisata Raja Ampat memicu kekhawatiran berbagai pihak termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). (Foto: Kemenpar)
Menurut Widiyanti, Kemenpar mendukung evaluasi menyeluruh terhadap perizinan tambang di kawasan sensitif seperti Raja Ampat. Dia menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dan koordinasi antar kementerian agar kebijakan pembangunan tidak mengorbankan kelestarian alam maupun potensi wisata.
“Kami siap menyuplai data dan masukan berbasis perencanaan pariwisata serta pengalaman di lapangan. Peran masyarakat lokal sebagai penjaga kawasan harus diperkuat. Kami percaya kekuatan masa depan Raja Ampat ada pada laut, budaya, dan manusianya,” ujar Menpar.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu juga turut menyoroti keterbatasan kewenangan daerah dalam mengontrol aktivitas pertambangan. Dia berharap pemerintah pusat lebih responsif terhadap aspirasi daerah dan menjadikan Raja Ampat sebagai prioritas dalam pembangunan berkelanjutan.
“Kami di daerah punya keterbatasan, tapi kami ingin memastikan Raja Ampat tetap jadi kekayaan tak hanya Indonesia, tapi juga dunia,” ujar Elisa.
Para pemerhati lingkungan juga menyoroti potensi kerusakan yang bisa ditimbulkan aktivitas pertambangan terhadap ekosistem laut Raja Ampat yang rapuh.
Banyak yang menilai, investasi terbaik untuk kawasan ini bukan pada sektor ekstraktif, melainkan pada konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Jika dikelola secara bijak, Raja Ampat diyakini bisa menjadi contoh dunia dalam menyeimbangkan ekonomi dan ekologi.