JAKARTA, iNews.id - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mendesak operasi penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu 2024 dapat dihentikan. Dia mengaku mendengar ada kabar operasi pemenangan yang dilakukan aparat dengan menargetkan penyelenggara pemilu agar PSI memperoleh 50.000 suara di tiap kabupaten/kota di Pulau Jawa, dan 20.000 di luar Pulau Jawa.
Pria yang akrab disapa Romy itu mengatakan, operasi itu dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri untuk memobilisasi suara PSI.
“Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya, yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum pemilu. Namun hal ini sepertinya tidak berjalan dengan mulus sehingga perolehan berdasarkan quick count (QC) jauh di bawah harapan lolos parliamentary threshold (PT),” kata Romy dalam keterangannya, Minggu (3/3/2024).
Dia mengatakan, akurasi QC menurut pimpinan lembaga-lembaga survei senior adalah plus-minus 1 persen, sehingga untuk lolos PT 4 persen dibutuhkan setidaknya angka QC lebih dari 3 persen. Artinya, kalau sebuah partai mendapat QC 3 persen, dalam real count dapat dibenarkan jika mendapat 4 persen, atau bisa juga sebaliknya bisa dibenarkan jika hanya mendapat 2 persen. Sedangkan angka di seluruh lembaga survei, QC PSI tertinggi kurang dari 2,95 persen.
Belakangan setelah pencoblosan, Romy kembali mendapat informasi ada upaya pelolosan PSI ke parlemen dengan 2 modus yakni memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil dan jauh dari lolos PT kepada coblos gambar partai tersebut dan atau memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai tersebut.
“Setelah melihat Sirekap beberapa hari terakhir, mulai muncul keanehan-keanehan yang disinyalir oleh beberapa surveyor seperti Prof Burhan Muhtadi dan Yunarto Wijaya,” ujarnya.