Anggiat menegaskan, dalam perjalanan pesta demokrasi 2024 ini, TPR menemukan kasus-kasus di mana ada beberapa oknum aparat melakukan intimidasi dan ancaman melalui berbagai bentuk untuk mengarahkan masyarakat agar memilih pasangan Capres dan Cawapres tertentu.
“Para advokat yang tergabung di TPR selama ini memiliki kepedulian dan komitmen terhadap nilai keadilan, HAM, dan supremasi hukum. Prinsip profesionalitas dan fundamental ini kami dedikasikan secara total kepada rakyat dan masyarakat agar tidak perlu takut lagi ketika ada serangan intidimasi dan ancaman dari pihak tertentu,” tegas Anggiat.
Sebelum Deklarasi TPR wilayah Jawa Tengah tersebut, para advokat pada Senin (08/01/2024) pagi hingga sore telah menghadiri sidang dengan agenda eksepsi Kepala Desa Manjung, Wonogiri, Hartono, yang patut diduga sarat dengan nuansa kriminalisasi karena berbeda sikap politik.
Kasus ini diduga berkaitan erat dengan status Hartono selaku Wakil Sekretaris PAPDESI (Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia) yang tidak datang pada acara Silahturahmi Desa Bersatu pada 19 November 2023 lalu, di Gelora Bung Karno, Jakarta, yang dihadiri oleh kandidat Cawapres Gibran Rakabuming Raka.
Selain itu, dalam waktu dekat juga TPR akan digelar menggelar Deklarasi-Deklarasi yang diikuti advokat-advokat yang tersebar di beberapa provinsi, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan seterusnya.