Bahkan, menurut Purbaya, sempat terjadi kebuntuan di mana progres pembebasan lahan hanya mencapai 4 kilometer (km) dalam kurun waktu hampir dua tahun akibat manajemen yang tidak terkonsolidasi.
"Oh itu kan zaman dulu, cost overrun tinggi waktu ngebangun kan dulu. Setelah dikasih ke China, ada perusahaan di sini sama China bekerja sama itu ya domestik sama ini, manajemennya sempat berpasangan pada waktu itu. Sehingga pada satu titik orangnya datang ke saya, CEO Whoosh-nya yang dari China itu bilang, waktu itu ya sekarang sudah diselesaikan, dulu enggak ada kemajuan katanya," ujarnya.
Dia menyebut, persoalan saling melempar tanggung jawab antarinstansi seperti BP BUMN dan Kementerian PU sempat menjadi penghambat utama. Namun, ke depan, pemerintah berkomitmen untuk mengawal ketat setiap proyek strategis nasional agar tidak ada lagi pihak pelaksana yang kebingungan.
Terkait keterlibatan pihak China dalam pengumuman mendatang, Purbaya menyatakan hal tersebut fleksibel tergantung keputusan pemerintah Indonesia. Dia menekankan, dalam proyek ini, baik Indonesia maupun China memiliki posisi yang sama dalam menanggung risiko investasi.
“Bisa iya bisa nggak juga. Kan kita yang nentuin. Mereka tinggal menikmati. Sama-samalah dia juga invest di sini kan. Ketika ada loss, perusahaan Cina juga loss kan. Kita berapa persen, dia berapa persen bayarnya gitu kan. Jadi sama-sama agak menderita lah,” ucap Purbaya.
Purbaya menegaskan, pengawasan ketat terhadap proyek besar akan menjadi standar baru pemerintah. Hal ini dilakukan agar setiap dana yang dikucurkan dapat dimonitor dengan baik, guna menghindari pembengkakan biaya di masa mendatang dan memastikan kelangsungan kerja sama internasional yang sehat.