"Nah kerugian negara yang kita taksir sementara, angka sementara dari tiga ini sekitar Rp510 miliar, tapi ini belum final. Ini rentang waktu yang sedang kita sidik itu ada dari 2016 sampai 2019. Ada tiga entitas, ada PSI, ada PSM, ada VPM entitasnya," kata Bimo.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), potensi kerugian negara bahkan diprediksi bisa menyentuh Rp583,36 miliar. PPNS DJP telah mengantongi izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Tangerang dan telah melakukan tindakan penggeledahan sejak 28 Januari 2026.
Meskipun staf perusahaan menyatakan komitmen untuk kooperatif, Purbaya menegaskan proses hukum akan tetap menyasar pemilik perusahaan.
"Pada perjalanannya staf saya akan memanggil yang punya. Saya dengar yang punya sudah di-BAP berkali-kali. Yang penting nanti message-nya harus sampai ke mereka dan ke teman-teman pelaku bisnis sejenis kalau kita tidak main-main. Tapi saya tidak akan ketemu dia langsung. Dia sekarang saja kabur. Tapi nanti staf saya akan omongin," kata Purbaya.