Selain itu, agar gerakan sertifikasi dapat berjalan dengan maksimal ke depannya, Wapres pun menekankan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan untuk diupayakan bersama. Di antaranya perlunya kesamaan pemahaman atas ketentuan persyaratan dan tahapan-tahapan sertifikasi tanah wakaf. “Ini perlu disosialisasi,” kata Wapres.
Pemahaman yang baik tentang proses sertifikasi, tegas Wapres harus dimiliki oleh petugas di Kantor Urusan Agama sebagai gerbang masuk dari proses sertifikasi tanah wakaf, serta petugas di kantor Kantor Pertanahan sampai dengan tingkat kabupaten kota.
“Terkait hal ini, saya harap buku saku sertifikasi tanah wakaf dapat menjadi panduan bagi unsur-unsur pelaksana di lapangan,” ungkapnya.
Wapres juga mengatakan perlunya sertifikasi dan peningkatan kompetensi para Nazir. “Nah tadi sudah dikemukakan oleh Ketua Badan Wakaf.”
Kemudian, kata Wapres, sosialisasi dan edukasi terkait proses sertifikasi tanah wakaf, serta pentingnya aspek legalitas tanah untuk proteksi maupun juga optimalisasi kemanfaatan aset wakaf yang tidak terbatas pada kegiatan ibadah juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.
“Ini penting di dalam masalah hukum supaya tidak hanya artinya tetap terjaga a’in-nya tapi juga lebih penting manfaatnya. Jadi yang penting itu artinya berkelanjutan manfaatnya, berkelanjutan. Hukumnya harus didudukkan, sehingga nanti tidak ada kesulitan,” paparnya.
“Jadi sebenarnya itu ada diskusi-diskusi tentang bagaimana menjaga jangan sampai terbengkalai karena tidak bisa dimanfaatkan padahal pendekatannya bisa dilakukan dengan manfaat-manfaatnya yang berkelanjutan,” tambah Wapres.