Menurutnya, industri sebenarnya tengah menghitung berbagai langkah perlindungan, termasuk kemungkinan pengajuan instrumen anti-dumping. Namun proses tersebut dinilai tidak mudah karena membutuhkan data resmi serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang selama ini berjalan lambat.
"Kami berharap pemerintah menjadi pihak yang memimpin langkah pengamanan perdagangan ini. Jangan saling menunggu. Koordinasi antar kementerian, akses data dari BPS maupun Bea Cukai, hingga proses di komite anti-dumping harus dipercepat. Kalau terlalu lama, industrinya bisa keburu mati sebelum perlindungan diberikan," tegasnya.
Di sisi lain, biaya energi juga menjadi tantangan besar bagi industri petrokimia. Selain bahan baku yang menyumbang porsi terbesar biaya produksi, harga gas dinilai ikut menentukan kemampuan produsen nasional bersaing dengan produk impor.
"Kalau praktik dumping terus dibiarkan, investor akan menunda investasi baru sampai masalah ini selesai. Bisa jadi minat investasi baru muncul lagi setelah 2030, tetapi saat itu industri yang sudah ada bisa lebih dulu rontok. Karena itu pemerintah harus segera mengambil langkah pengenaan anti-dumping agar industri dalam negeri tetap bertahan dan iklim investasi tidak semakin memburuk," katanya.