"Jadi ada beberapa program yang dulunya akan ada yang dilakukan dengan penyertaan modal daerah. Tetapi, dengan kondisi seperti ini kami mendorong agar BUMD ataupun siapa pun yang akan bangun, contohnya misalnya interconnection di Dukuh Atas, hub Dukuh Atas, yang sudah mendapatkan persetujuan dari kami, dari saya, maupun dari Kementerian Perhubungan tetap akan dibangun, tetapi mekanismenya tidak menggunakan dana APBD," ucapnya.
Lebih lanjut, Pramono menyebut Pemprov DKI akan melakukan Creative Financing dengan partner kerja sama, mitra strategis dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), hingga Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan/Lokasi (SP3L).
"Saya lakukan adalah melakukan creative financing. Sehingga dan demikian hal-hal yang bisa katakanlah dibangun dengan berpartner pekerja sama, mitra strategis, ataupun dari dana KLB, SLF, SP3L, dan sebagainya tetap akan dilakukan. Dan mudah-mudahan dengan pengaturan ini pembangunan di Jakarta masih tetap seperti yang diharapkan," ungkapnya.