“Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, ini urusan rakyat kecil di bawah ini nggak bisa kita menghitung secara ekonomi. Jadi ini membutuhkan kehadiran negara. Bapak Presiden memerintahkan, langsung menganggarkan,” tegasnya.
Selain program elektrifikasi desa, rapat juga menyinggung strategi pengaturan subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Pemerintah merencanakan penerapan mekanisme berbasis komunitas dengan pengendalian kuota bahan bakar minyak, terutama untuk solar bersubsidi.
“Kita nanti berbasis komunitas, tapi diesel-nya sampai dengan diesel-7 atau diesel-8. Jadi nanti kita akan kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya, data tunggal dari BPS. Nanti teknisnya akan kita rapatkan setelah pengesahan APBN,” ujar Bahlil.