Sementara itu, legislator Komisi XI DPR mendesak Kementerian Keuangan untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026. Mereka berpandangan bahwa industri tembakau sedang mengalami tekanan berat.
"Kan kita sudah ada kesepakatan pajak dan cukai targetnya naik. Tapi di tengah situasi seperti ini kita ingin pajak dan cukai tetap naik di satu sisi tapi tarifnya kan enggak boleh naik," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PKB, Hanif Dhakiri.
Hanif menyarankan pemerintah untuk mencari cara inovatif lain, seperti memberantas peredaran rokok ilegal, untuk mengejar target penerimaan. Dia juga memperingatkan bahwa kenaikan tarif akan memperburuk masalah yang sudah ada, termasuk potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya ini.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino menambahkan, kenaikan tarif CHT sebesar 10 persen saja membuat perusahaan rokok kesulitan menutup biaya produksi.
Hal tersebut dikonfirmasi oleh data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, yang mencatat produksi rokok pada Agustus 2025 turun 9,25 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir, bahkan di bawah level pra-pandemi.
Dengan kondisi ini, para anggota DPR berharap pemerintah tetap menahan kenaikan tarif CHT.