Di sisi lain, Joao ingin mendiversifikasi pasar dalam pembelian kendaraan pikap dan truk. Dia mengatakan, tidak bisa selamanya bergantung pada produk arus utama. Mengenai kualitas, dia menyebut pengguna yang akan menilai.
Dia pun mengklaim sudah mempertimbangkan pembelian kendaraan yang diproduksi dalam negeri dan sebagian pengadaan sudah dibeli dari pabrikan otomotif yang tersedia di Indonesia. Namun, ketersediaan kendaraan jenama arus utama menjadi isu.
"Semua produk dalam negeri, kami sudah beli semua untuk truk produk roda enam habis sudah tidak ada lagi. Coba sekarang beli Kino pikap atau Mitsubishi Canter, itu udah tidak ada. Nunggu (ketersediaan) produknya paling satu tahun baru bisa," ucap Joao.
Joao juga memastikan keputusan membeli kendaraan impor dari India sudah diketahui pihak pemerintah pusat, tak terkecuali Danantara, yang memberikan anggaran pengadaan.
Sebagai informasi, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025. Pemerintah menunjuk PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana pembangunan fisik program tersebut.