JAKARTA, iNews.id - Pengacara Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji menyebut ada pihak otoritas yang mencoba menutup-nutupi ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Dia pun menyinggung pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal ini dia sampaikan dalam program Interupsi bertajuk 'Dari Ijazah Digugat, hingga Isu Daulat Rakyat' yang disiarkan di iNews, Kamis (12/2/2026).
"Saat kami merumuskan langkah hukum ini bersama Bang Bonatua itu memang karena dari awal ada attention dari Otoritas baik pihak UGM pihak kpu untuk menutup-nutupi ijazah," ucap Gafur.
"Untuk menutup akses publik terhadap informasi yang berkaitan dengan validitas ijazah dan keabsahan ijazah," tuturnya.
Meski begitu, pihaknya tetap bersikeras mengungkap keabsahan ijazah Jokowi. Hal ini dilakukan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Menurutnya, apa yang dilakukan Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi dan kawan-kawan merupakan wujud dari prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 bahwa rakyat itu berkuasa dalam negara.
"Ketika ada seorang mantan presiden ijazahnya dipersoalkan dan dipertanyakan, maka hak publik adalah harus bisa mengetahui kebenaran, keaslian, validitas, keabsahan, dari suatu produk ijazah," katanya.