Dia menuturkan, setelah dianalisis dan diteliti lebih jauh,ada ketidakcocokan antara profil keluarga Akidi Tio dengan sumbangan Rp2 triliun yang akan diberikan untuk penanganan Covid-19. PPATK mencurigai adanya transaksi yang janggal dengan dasar profil keluarga Akidi Tio yang tidak mumpuni.
"Karena orangnya itu sebetulnya tidak memiliki profil yang memadai untuk bisa menyumbang Rp2 triliun dan jauh dari itulah kira-kira," tuturnya.
Menurutnya, pertimbangan PPATK menelusuri tentang sumbangan itu, selain menjadi perhatian publik, sumbangan juga rencananya disalurkan melalui Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri.
"Kapolda ini sensitif persoalannya karena dalam istilah intelijen keuangan seperti PPATK itu yang namanya pejabat teras seperti Kapolda masuk kepada definisi PEPS namanya Politically Ekspose Persons, artinya adalah orang-orang yang terekspos secara politik terdiri dari pejabat dari pusat sampai ke daerah, aparat penegak hukum dan lain sebagainya itu termasuk kategori PEPS," ucapnya.