JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menindaklanjuti kebijakan baru Pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan umrah bagi jemaah Indonesia. Pemerintah akan membahas detail pelaksanaan teknis jemaah umrah terkait standar kesehatan.
Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam konferensi pers secara virtual, Sabtu (9/10/2021).
"Tentunya kabar baik ini akan kita tindak lanjuti dengan pembahasan secara lebih detail mengenai teknis pelaksanaannya," ujar Retno.
Menurutnya, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta otoritas terkait di Arab Saudi mengenai pelaksanaan kebijakan baru ini.
"Saya sendiri telah melakukan koordinasi dan komunikasi baik dengan Pak Menteri Kesehatan maupun dengan Pak Menteri Agama. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa pertemuan saya terakhir dengan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia terjadi di sela-sela pelaksanaan Sidang Majelis Umum PBB ke-76 di New York," ucapnya.
Dia menjelaskan, di dalam nota diplomatik tersebut juga disebutkan, kedua pihak dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia yang menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jemaah.
"Nota diplomatik juga menyebutkan mempertimbangkan untuk menetapkan masa periode karantina selama lima hari bagi para jemaah umrah yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan," katanya.