Meski demikian, menurut Rizki, terdapat sejumlah catatan strategis dari hasil kajian internal Tim Bidang Perkotaan dan Tata Ruang DPP Partai Perindo yang perlu diperhatikan agar kebijakan CFN berjalan optimal dan berkelanjutan.
Rizki menekankan pentingnya ketersediaan transportasi publik dalam radius maksimal 500 meter dari titik-titik pelaksanaan CFN. Hal ini sejalan dengan prinsip 15-minutes transit dan liveable cities yang berorientasi pada keterjangkauan mobilitas warga tanpa ketergantungan pada kendaraan pribadi.
“Kalau ruang bebas kendaraan ini tidak diiringi akses transportasi publik yang mudah dijangkau dan terintegrasi, maka tujuannya jadi kurang efektif. Orang tetap akan bawa kendaraan pribadi, parkir sembarangan, dan menimbulkan kemacetan di sekitarnya,” tambah Rizki yang juga merupakan Ketua Iluni Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Indonesia.
Dia pun mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk memperkuat regulasi perparkiran selama jam CFN. Menurutnya, praktik parkir ilegal kerap menjadi masalah klasik dalam kegiatan serupa seperti Car Free Day.
“Perlu dibuat titik parkir resmi, termasuk untuk ojek online dan taksi, serta melibatkan ormas atau komunitas lokal dalam pengelolaannya agar tidak menimbulkan konflik sosial. Selain itu, tarif parkir bisa disesuaikan agar tidak mendorong penggunaan kendaraan pribadi secara berlebihan,” kata Rizki.