Selain itu, KPU perlu menegaskan segala bentuk aliran dana yang melanggar ketentuan akan ditindak dengan tegas sesuai hukum yang berlaku. Upaya ini penting untuk menjaga proses pemilu agar berjalan secara adil dan bebas dari praktik-praktik yang merusak demokrasi.
"Masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai langkah-langkah yang diambil oleh KPU terkait isu ini. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan profesionalitas lembaga penyelenggara Pemilu," ujarnya.
Sebagaimana diberitakan, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan indikasi transaksi mencurigakan muncul dari kejanggalan aktivitas rekening khusus dana kampanye (RKDK). Arus transaksi di RKDK seharusnya naik karena uang yang tersimpan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan.
Namun, saat ini, transaksi melalui RKDK cenderung tak bergerak. Pergerakan uang justru diduga terjadi pada rekening lain.