Selain fokus pada layanan kuratif, lulusan S2 Intervensi Sosial, Psikologi Terapan Universitas Indonesia ini juga menekankan pentingnya penguatan program preventif seperti skrining dan penyuluhan kesehatan. Langkah ini diyakini dapat menekan angka penyakit katastropik yang selama ini membebani sistem BPJS.
“Tata kelola keuangan BPJS harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, agar tidak terjadi pengalihan fokus semata pada infrastruktur, tetapi juga tetap menjamin hak peserta untuk memperoleh layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif," ucapnya.
Sri Gusni juga menegaskan perlunya peran aktif pemerintah daerah dalam transisi ke sistem KRIS. Kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan, termasuk dalam mendukung rumah sakit daerah memenuhi standar layanan.
“Kami mendorong para kepala daerah, khususnya kader-kader Perindo, untuk mengawal proses ini dan memastikan setiap rumah sakit di daerah mendapat dukungan maksimal. Kami percaya, dengan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan KRIS akan berjalan lancar dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat," kata dia.
Sri Gusni menambahkan, sebagai bagian dari public goods, layanan kesehatan melalui BPJS harus bisa diakses secara merata oleh seluruh warga negara. Implementasi KRIS harus mencerminkan prinsip keadilan sosial.
“KRIS adalah wujud nyata bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak atas pelayanan kesehatan yang berkualitas, tanpa diskriminasi. Evaluasi berkala dan penanganan masalah, seperti kekosongan obat, juga harus menjadi prioritas pemerintah,” ucapnya.