JAKARTA, iNews.id - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan pandangan dan rekomendasi strategis terkait Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace melalui surat bernomor 326/I.0/A/2026. Pandangan ini disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto mengingat Indonesia terlibat dalam Board of Peace tersebut.
Pandangan strategis ini diambil menyusul diskusi yang diselenggarakan oleh Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah pada 5 Februari 2026
Muhammadiyah menyatakan, setiap upaya perdamaian di Palestina harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan penghapusan penjajahan.
PP Muhammadiyah mengkritisi sejumlah hal terkait BoP. Muhammadiyah menilai terdapat ketidaksesuaian antara Charter BoP dengan Resolusi DK PBB No. 2803, terutama mengenai lingkup kewenangan operasional yang berisiko menabrak kedaulatan negara.
BoP juga dinilai tidak memiliki peta jalan (roadmap) yang jelas menuju kemerdekaan Palestina dan pengakhiran pendudukan Israel.
Muhammadiyah juga menyoroti penetapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai ketua seumur hidup dengan hak veto tunggal.