"71 persennya mereka yang berpenghasilan Rp5 juta ke bawah, 71 persennya saudara-saudara kita yang sebenarnya penghasilan itu dibutuhkan untuk kepentingan lain," tuturnya.
Dia menjabarkan, dari data statistik tersebut, di Q1 bulan Januari-Maret 2025, terdapat deposit untuk transaksi judol sebanyak Rp6,2 Triliun. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan periode tahun sebelumnya atau di bulan Januari-Maret 2024, yang mana ada sebanyak Rp15 Triliun deposit untuk transaksi judol.
"Jadi, masyarakat mendepositkan uang untuk judi online itu Rp15 Triliun di tahun lalu, 3 bulan pertama, sekarang berhasil ditekan sampai Rp6,2 Triliun ini pencapaian real," bebernya.
Ivan menambahkan, ada 5 wilayah paling masif terkait adanya transaksi judi online tersebut, pertama Jawa Barat, kedua DKI Jakarta, ketiga Jawa Tengah, keempat Banten, dan kelima Jawa Timur.
Berbeda pada tahun 2024, di Q1 tahun 2024, DKI Jakarta berada pada urutan nomor 5, yang mana saat di Q1 tahun 2025 justru naik ke nomor 2, hanya saja data tersebut bisa terus bergerak dan berubah ke depannya.
"Faktanya, apa yang sudah dilakukan penyidik dan kolaborasi dengan semua instansi sudah menghasilkan data luar biasa signifikan. Kita coba tekan lagi dan kerja keras dan penindakan tanpa pandang bulu akan terus bisa melindungi kepentingan masyarakat secara umum," katanya.