Menyikapi kondisi itu, beragam pihak mendorong pemerintah pusat untuk bertindak melakukan upaya penyelamatan atas keluh kesah yang dirasakan para pedagang. Sampai akhirnya, keluhan ini pun masuk hingga ke telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kala itu, Kepala Negara memutuskan proses vaksinasi Covid-19 tahap kedua disasar kepada mereka yang kesehariannya sebagai pelayan publik dan pekerja publik. Dalam kategori ini, pedagang masuk ke dalamnya. Proses vaksinasi ini pun akhirnya kembali diputuskan untuk dilakukan di ruang publik seperti pasar salah satunya.
Langkah jemput bola pemerintah pun mendapat apresiasi dari MPR sebagai lembaga tinggi negara. Dalam hal ini, Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani berpandangan bahwa untuk meraih target herd immunity atau kekebalan komunal, pemerintah tidak bisa melakukan pendekatan-pendekatan tradisional.
Pendekatan tradisional yang dimaksud, misalnya pemerintah berharap masyarakatnya datang langsung ke tempat fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, ataupun fasilitas kesehatan lainnya. Arsul mengira, jika pendekatan ini yang dilakukan, maka percepatan untuk terciptanya herd immunity sulit untuk terjadi.
"Saya kira itu justru langkah yang tepat, yang lebih bisa menjamin bahwa target vaksinasi dalam rangka herd immunity itu akan tercapai sesuai dengan waktu yang ditargetkan," kata Arsul kepada iNews.id, Kamis (21/10/2021).