Gus Ipul mengungkapkan, Kemensos bersama BPS dan pemerintah daerah terus berkolaborasi memutakhirkan DTSEN yang menjadi pedoman dalam penyaluran bantuan. Hingga kini, sudah ada lebih dari 70.000 Operator Data Desa yang terlibat dalam pembaruan data tersebut.
"Alhamdulillah, lewat satu kerja sama yang baik, sekarang kita telah memiliki lebih dari 70 ribu operator data desa," kata dia.
"Dengan adanya operator data desa ini, disamping kita memperoleh data langsung, masyarakat bisa lebih cepat jika memerlukan aktivasi atau reaktivasi atau untuk memperbarui data," ucapnya.
Data-data penerima bansos yang telah diperbarui kemudian dimasukkan ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Kemensos. Aplikasi ini telah terhubung dengan dinas sosial kabupaten/kota dan provinsi, Kemensos, serta DTSEN yang dikelola langsung oleh BPS.
"Jadi lewat aplikasi ini kami bisa mengukur usulan-usulan dari daerah, pembaruan-pembaruan data dari daerah dan sekaligus juga tentu melihat perkembangan sosial ekonomi setiap keluarga menerima manfaat," katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya telah melakukan pemutakhiran DTSEN. Data terakhir yang dimutakhirkan adalah untuk triwulan kedua 2026.
"Dimana di dalam DTSEN versi II 2026 ini atau di triwulan II 2026 ini, jumlah penduduk yang teregistrasi atau kita sebutnya adalah jumlah record yang masuk di dalam DTSEN kami yang sudah kami rekonsiliasi dengan Dukcapil adalah sebanyak 289 juta orang," kata Amalia.