Kedaulatan NKRI di Papua juga harus dibangun di dunia internasional, banyaknya pemberitaan miring terkait Indonesia dan beredarnya hoax serta hate speech kepada aparat baik TNI dan Polri belum diimbangi dengan lebih massif terutama narasi positif kinerja pemerintah dalam menangani Papua. Adapun kementerian luar negeri juga berdiplomasi kepada berbagai negara terhadap kedaualatan NKRI di Papua.
Kemenlu ikut mengampanyekan penanganan Papua di luar negeri yaitu dengan program 3P (penyelesaian pelanggaran HAM, penegakkan HAM di masa depan dan pembangunan infrastruktur).
Pemerintah juga harus jeli melihat modus dari kelompok separatis dan memetakan pergerakkannya, mana yang bermotif ideologi, mana yang bermotif HAM, mana yang mempermasalahkan sejarah, mana saja yang ingin mengambil keuntungan semata atau gabungan di antaranya. Penanganan masing-masing kelompok ini berbeda-beda. Jangan sampai salah sasaran dan menimbulkan luka baru.