- Badan Pengelola Bank Tanah yang baru saja dibentuk pemerintah harus segera bergerak cepat untuk mendapatkan lahan-lahan strategis baru untuk kemudian diserahkan kepada perumnas atau pengembang sehingga lebih banyak dan lebih cepat tersedianya rumah dengan harga murah dan terjangkau di lokasi yang cukup strategis.
- Pemerintah bekerja sama dengan pengembang harus memperbanyak fasilitas pendanaan/KPR tanpa uang muka, dengan bunga rendah, jangka waktu panjang, angsuran yang kecil terutama di awal-awal tahun masa peminjaman (balloon payment), bahkan bila dimungkinkan adanya pembebasan pembayaran angsuran di masa pemulihan akibat pandemi.
- Saat ini program terkonsentrasi untuk memberikan fasilitas kredit pada pihak pembeli, hal ini tidaklah cukup karena harus disertai dengan ekspansi yang signifikan besar pada pemberian kredit kepada pengembang sehingga di pasar akan tersedia cukup banyak rumah murah yang layak beli. Kondisi ini akan sangat baik bagi di sisi pembeli untuk memilih dan menentukan pembelian rumah disesuaikan dengan keinginan dan kemampuannya. - Subsidi juga layak diberikan untuk bahan-bahan dasar untuk perumahan bersubsidi dengan syarat, terutama subsidi bahan baku semen dan besi beton.
- Pemerintah juga harus memberikan lebih banyak dan lebih cepat infrastruktur jalan, air bersih, listrik untuk area-area yang berpotensi menjadi pengembangan area perumahan rakyat.
- Pemerintah/Pemda diharap lebih banyak lagi memberikan suntikan modal negara/pemda kepada BUMN/BUMD yang bertugas sebagai penyedia perumahan rakyat agar pasokan perumahan rakyat meningkat secara signifikan.
Dengan langkah-langkah tersebut di atas maka ketertinggalan penyediaan (backlog) perumahan rakyat yang sudah mencapai angka 11 juta unit rumah akan dengan cepat tereduksi dan semakin mendekatkan dengan harapan masyarakat menengah bawah untuk mendapatkan rumah layak huni dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dengan harga yang terjangkau.