Tito mengatakan, masyarakat harus memikirkan cara-cara untuk mengurangi semua dampak negatif dengan tetap menjaga agar pemilu atau pilkada tetap demokratis dan tetap menjamin hak-hak konstritusional masyarakat. Salah satu opsinya dengan memperbaiki penyelenggaraan.
“Salah satu alternatif jalan keluar yang sedang saya pikirikan adalah menerapkan sistem e-Voting di dalam pemberian suara,” kata Tito yang langsung disambut tepuk tangan peserta.
Dia menuturkan, e-Voting sudah diterapkan di beberapa negara. Tidak hanya itu, pemungutan suara secara elektronik ini bahkan telah diterapkan dalam pemilihan kepala desa (pilkades) di Indonesia dan berhasil.
Purnawirawan jenderal polisi bintang empat ini menekankan, sistem KTP elektronik di Dukcapil Kemendagri teah menjangkau 98 persen warga Indonesia yang juga sebenarnya “idem ditto” dengan pemilih. Sistem akurasi data KTP elektronik juga sudah double filter, yaitu dengan identifikasi irisan mata dan sidik jari, sehingga tingkat akurasi sangat tinggi untuk mencegah penduduk untuk memiliki KTP ganda.
Dengan dukungan sistem kependudukan yang sangat akurat demikian, daftar pemilih akan lebih mudah namun akurat diintegrasikan dalam sistem e-Voting. Tidak hanya itu, biaya juga dapat ditekan.
“Lewat e-Voting, kita tak perlu lagi membangun ratusan ribu TPS konvensional, tak membutuhkan kertas surat suara, juga tak membutuhkan ratusan ribu tenaga TPS yang semuanya tentunakan sangat menghemat biaya. Tentu keamanan data sistem E-Voting harus tetap diutamakan,” ucap Tito.