JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta daerah untuk membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB). Langkah ini diambil jika ekonomi tak kondusif.
Tito mengaku dirinya tidak bisa langsung membatalkan kebijakan kenaikan PBB yang diterapkan di sejumlah daerah. Pasalnya, setiap daerah diberi kewenangan oleh UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), dan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Merujuk regulasi tersebut, kata dia, setiap kepala daerah memiliki kewenangan untuk menerapkan kebijakan tersebut.
"Saya menyampaikan agar dikaji, dan kemudian jika kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak kondusif, atau tidak elok untuk dilakukan suatu kebijakan, maka tunda atau batalkan," ucap Tito usai menghadiri acara Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025).
Tito mengaku bahwa dirinya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh kepala daerah. Ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan sebelum mengambil kebijakan ini.