Persoalan lain yang sering muncul di wilayah Arab Saudi, soal pemondokan atau tempat tinggal jemaah haji selama berada di Makkah dan Madinah. Sebagai tempat "hidup baru", pemondokan menjadi tempat tinggal sekaligus tempat masalah, mulai dari adaptasi sosial dan kebudayaan hingga persoalan makanan atau katering. Ditambah lagi dengan persoalan transportasi yang melayani jemaah dari tempat penginapan ke Masjid Al-Haram Makkah ataupun sebaliknya.
Sementara di wilayah Indonesia sebagai pengambil kebijakan, ada beberapa persoalan yang harus diperhatikan, terlebih lagi Indonesia berencana mengubah lembaga pelaksanaan haji dan umrah: dari Kementerian Agama menjadi Badan Haji tersendiri. Ini masa-masa transisi yang sangat rawan, apalagi transisi yang ada otomatis dilaksanakan saat persiapan berlangsung. Hal ini tak ubahnya mengganti “mobil rombongan” dalam keadaan berjalan. Kalau tidak betul-betul dipersiapkan sekaligus ahli bisa menimbulkan “kecelakaan besar”. Oleh karenanya, pemerintah harus betul-betul menyiapkan semua ini secara matang.
Persoalan lain di wilayah Indonesia adalah terkait pengangkatan dan penempatan para petugas haji yang akan melayani jemaah haji selama berada di Makkah-Madinah. Pengangkatan petugas haji harus dilakukan dengan orientasi kebutuhan pelaksanaan ibadah haji daripada karena pertemanan atau kolega, mulai kebutuhan lapangan seperti menangani jemaah yang tersesat di Makkah atau Madinah, hingga kebutuhan perkantoran atau keahlian lain yang bersifat administratif dan teknis. Selama ini, kebutuhan lapangan biasanya sangat mengandalkan tenaga petugas haji dari kalangan mahasiswa di luar negeri, khususnya dari negara-negara Arab dan termasuk di Makkah-Madinah, maupun masyarakat pekerja Indonesia yang tinggal di Makkah-Madinah dan sekitarnya yang dikenal dengan istilah muqimin. Sementara untuk bidang-bidang keahlian diambil dari petugas yang didatangkan dari Indonesia.
Dalam pengalaman penulis, ada hal yang perlu ditambahkan dalam komposisi petugas haji, yaitu aspek kedaerahan. Harus ada proporsi yang diberikan untuk petugas haji dari daerah tertentu sekaligus berpengalaman, khususnya daerah-daerah yang memiliki kuota haji cukup banyak. Hal ini dibutuhkan mengingat Indonesia terdiri dari suku bangsa dan daerah yang berbeda-beda. Tak jarang ada jemaah haji yang hanya berbicara dalam bahasa daerahnya. Petugas yang berasal dari daerah sama sekaligus berpengalaman akan sangat membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh jemaah.
Bagian terakhir dari persoalan haji adalah pada waktu-waktu pelaksanaan ibadah haji, yaitu dari tanggal 9-13 Zulhijah. Masalah utama pada wilayah ini adalah pergerakan arus massa yang sangat banyak dalam waktu yang kurang lebih bersamaan.