Mahfud mendesak pemerintah untuk memperketat regulasi terkait kunjungan kerja pejabat negara. Meski Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri telah berupaya mengatur anggaran dan persyaratan kunker, Mahfud menilai bahwa keputusan di lembaga-lembaga politik masih sering mencari pembenaran untuk melanjutkan kunker. “Presiden dan para pimpinan, terutama dari Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo, harus memimpin inisiatif ini,” tegas Mahfud.
Usulan Mahfud untuk membatasi kunjungan kerja pejabat negara diharapkan bisa menghemat anggaran negara dan memprioritaskan dana untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, langkah ini dinilai sebagai upaya penting dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan dan menekan potensi penyalahgunaan anggaran negara.
Di sisi lain, Prabowo yang digadang sebagai salah satu tokoh politik berpengaruh saat ini diharapkan dapat menjadi contoh dalam menginisiasi kebijakan reformasi tersebut, terutama dengan posisinya sebagai bagian dari pemerintahan dan pemimpin koalisi partai.
Sebelumnya, Prabowo meminta para menteri dan jajarannya mengurangi studi banding. Dia berharap pesan ini benar-benar dilaksanakan.
"Dikurangi seminar, kunjungan kerja, studi banding, kalian sudah tahu masalahnya, ndak usah terlalu banyak studi-studi," ujar Prabowo dalam GSN, Sabtu (2/11/2024).
Prabowo mengaku tidak melarang pejabat jalan-jalan ke luar negeri. Hanya saja, agenda jalan-jalan yang tidak terkait pekerjaan harus memakai uang pribadi.
"Kalau mau jalan ke luar negeri pakai uang sendiri boleh," katanya.