Untuk mengoptimalkan peran pembangunan hukum tersebut, perlu dilakukan langkah strategis secara sinergi baik antar-kementerian atau lembaga maupun pelibatan masyarakat melalui tim percepatan reformasi hukum.
Atas dasar itu, Mahfud kemudian memutuskan untuk membuat Keputusan Menteri (Kepmen) tentang tim percepatan reformasi hukum yang diterbitkan pada 23 Mei 2023. Dari kepmen itu dibentuklah tim percepatan reformasi hukum
"Memutuskan : membentuk tim percepatan reformasi hukum," demikian dikutip dari salinan dokumen Keputusan Menkopolhukam Nomor 63 Tahun 2023 tentang tim percepatan reformasi hukum.