JAKARTA, iNews.id - DPR menilai kebijakan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yudian Wahyudi yang melarang penggunaan cadar di kampus karena identik dengan ekstremitas merupakan kebijakan yang aneh.
Anggota Komisi VIII DPR Khatibul Umam Wiranu menyatakan, ekstremitas jangan dilihat dari sisi busana, namun dari sisi pemikiran dan tindakan. "Saya tidak membela cadarnya, tapi soal kepatutan saja, di mana UIN sebagai kampus yang harusnya berstandar pada nilai-nilai akademis, bukan standar busana," ucapnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/3/2018) .
Menurutnya, standar paham ekstrem dan tidak ada pada sebuah tindakan yang mengganggu, melukai, membahayakan, mengancam jiwa orang lain atau masyarakat atas dasar pemahaman keagamaan yang salah. Bukan atas dasar baju yang dikenakan.
"Universitas itu ciri utamanya memegang standar akademis yang universal. Menggelikan saja menghakimi civitas akademika berdasarkan suka dan tidak suka dalam gaya berpakaian," jelasnya.
Dia juga mendorong civitas akademika UIN Sunan Kalijaga atas nama demokratisasi di lingkungan kampus untuk melakukan gugatan tata usaha negara (TUN) atas kebijakan Rektor UIN Sunan Kalijaga.
"Upaya tersebut untuk menguji sekaligus meluruskan nalar yang bengkok terhadap substansi kebijakan tersebut," ungkapnya.