"Terkait wacana Amandemen Konstitusi harus digunakan sebaik-baiknya untuk penguatan DPD dalam sistem kenegaraan. Kita harapkan dengan revisi tatib nanti produk ini benar-benar final dan mengikat untuk semua anggota DPD," kata LaNyalla.
Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan Amandemen Konstitusi, anggota DPD terikat secara kelembagaan. Artinya apapun sikap DPD, semua anggota DPD menyepakati.
Sekjen DPD, Rahman Hadi, menyampaikan sarannya dalam rapat tersebut.
"Pimpinan, melalui Panitia Musyawarah, perlu membentuk Timja untuk melakukan penyempurnaan Tatib. Anggota Timja bisa terdiri dari Anggota BK dan anggota alat kelengkapan lain," tutur Sekjen DPD Rahman Hadi.
Sedangkan Waka II DPD Mahyudin, mengingatkan jika anggota DPD terikat secara kelembagaan. Artinya apapun sikap DPD, semua anggota DPD menyepakati.
"Jika tidak setuju berarti pendapat pribadi dan hal itu berarti melanggar tata tertib sehingga bisa dikenakan sanksi," ujar Mahyudin.
Dalam kesempatan itu Wakil Ketua BK Matheus Stefi juga menyampaikan perlunya diatur dalam tata tertib terkait komposisi dan giliran anggota dalam alat kelengkapan, agar tidak ada anggota yang tidak mau berganti.
"Namun hal itu tidak perlu diurus di ranah pimpinan namun cukup di ranah BK saja," katanya.