JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 telah sesuai dengan aturan. Hal ini disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo merespons gugatan praperadilan yang diajukan salah satu tersangka korupsi kuota haji, Asrul Azis Taba.
"Kami pastikan bahwa seluruh rangkaian proses penyidikan, termasuk tindakan upaya paksa berupa penggeledahan, telah dilaksanakan secara profesional, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memenuhi aspek materiil maupun formilnya sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana," kata Budi dalam keterangannya yang dikutip Minggu (19/7/2026).
Budi menegaskan penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan. Meski demikian, KPK menghormati upaya hukum yang diajukan Asrul.
"Karena itu, setiap tindakan tersebut dilaksanakan berdasarkan kebutuhan penyidikan, disertai dasar hukum yang sah, serta berada dalam koridor akuntabilitas dan pengawasan yang berlaku," ujarnya.
Budi menegaskan, pihaknya akan menghadapi proses praperadilan tersebut dengan menghormati kewenangan majelis hakim untuk menguji aspek legalitas tindakan penyidik.