Oleh sebab itu, kata Handoko, pelarangan jurnalis bertanya kepada Prabowo dapat diartikan penghalangan hak publik untuk mengetahui langkah-langkah yang akan diambil presiden atas permasalahan tersebut. Keterangan Prabowo akan menjadi informasi yang ampuh karena akan memunculkan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah akan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan terkait keracunan MBG.
Terlebih, kata dia, saat ini terjadi kesimpangsiuran data terkait kelayakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kepala Staf Kepresiden Qodari mengatakan berdasarkan data Kemenkes, hanya 413 dari 1.379 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan pangan. Lebih sedikit lagi, hanya 312 yang benar-benar menerapkan SOP.
"Namun data tersebut justru dipertanyakan oleh Nanik S Deyang selaku Wakil Kepala BGN. 'Data dari mana?' tanyanya sebagaimana dikutip berbagai media," tutur Handoko.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal kartu identitas liputan Istana milik jurnalis CNN Indonesia dicabut. Dia mengatakan, pihaknya akan mencari jalan keluar terbaik terkait persoalan tersebut.
“Ya kita cari jalan keluar terbaik lah,” ujar Prasetyo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2025).