Peringatan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah sebelumnya telah memberikan waktu yang cukup panjang sejak November 2025. Bahkan, Wikimedia beberapa kali mengajukan perpanjangan waktu yang telah dikabulkan.
Namun hingga pertengahan April 2026, platform tersebut belum juga menyelesaikan kewajiban administrasi tersebut. Dalam catatan Komdigi, Wikimedia juga sempat tidak memberikan respons atas rencana pemblokiran yang disampaikan pemerintah.
Alexander menegaskan, pendaftaran PSE merupakan kewajiban bagi seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia, baik lokal maupun asing. Aturan ini mencakup berbagai layanan, mulai dari media sosial, e-commerce, hingga mesin pencari.
"Pendaftaran PSE tidak dipungut biaya dan diberlakukan setara terhadap semua platform, termasuk yang bersifat nirlaba seperti Wikimedia," katanya.
Ia menambahkan, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi data dan kepentingan pengguna di Indonesia.