JAKARTA, iNews.id - Koalisi Masyarakat Sipil kembali melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Somasi itu terkait buruknya praktik demokrasi serta etika kepemimpinan.
"Somasi kedua ini intinya kami menggarisbawahi apakah presiden masih punya iktikad, masih punya etika dalam menjalankan etika kepemimpinan dan juga etika moral berbangsa dan bernegara," kata Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Dimas mengatakan, pihaknya menyoroti tiga hal dalam somasi tersebut. Salah satunya pernyataan soal cawe-cawe dan keberpihakan presiden pada Pemilu 2024 yang dinilai menimbulkan distorsi di kalangan masyarakat.
"Tapi kami juga menemukan kembali bagaimana jajaran menteri aktif juga turut terlibat dalam sejumlah agenda kampanye tanpa ada semacam informasi publik apakah yang bersangkutan cuti dan juga apakah yang bersangkutan menggunakan fasilitas negara atau tidak," kata Dimas.
Koalisi Masyarakat Sipil, kata Dimas, juga menyoroti peran presiden dalam mencegah pola kepemimpinan yang bebas dari korupsi, kolusi nepotisme (KKN). Dia menekankan pelaksanaan pemerintahan harus bebas dari segala macam urusan yang bersangkutan dengan keluarga maupun kepentingan kerabat.
"Ketiga adalah kami menyoroti Pak Presiden yang tidak sama sekali aktif dan tidak mampu untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu," kata Dimas.