“Kalau kita melakukan semua kegiatan tanpa integritas, maka yang dibuat yang sudah dikerjasamakan oleh kita semua ini dengan cara digitalisasi itu hanya sebuah alat. Alat bisa diakali,” ucapnya.
Dia mengungkapkan, KPK masih menemukan sejumlah kasus korupsi yang terjadi meskipun sistem pelayanan dan pengadaan barang dan jasa telah dilakukan secara digital. Di mana dalam beberapa kasus yang ditangani, penyimpangan justru terjadi melalui celah yang sengaja dibuat oleh oknum tertentu.
“Kami sudah buktikan banyak di perkara-perkara itu kelihatannya saja sudah digitalisasi, tapi pintu belakangnya atau backdoor-nya itu ternyata masih bisa dimainkan,” ujarnya.
Salah satu contoh adalah sistem pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog yang selama ini dianggap mampu menekan praktik korupsi. Namun ternyata masih bisa 'dipermainkan' oleh oknum.
Sehingga menurut Setyo, persoalan utama bukan terletak pada sistem, melainkan pada individu yang memiliki akses terhadap sistem tersebut.
“Misalkan e-katalog. Pengadaan secara digitalisasi masih bisa dimainkan, masih bisa dikotak-katik, ditutup siang hari dibuka malam hari. Karena apa? Kembali kepada sumber daya manusianya,” katanya.