JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah untuk bertindak cepat dan efisien dalam mengatasi masalah krisis air bersih yang melanda sejumlah daerah buntut kemarau panjang. Dia menekankan ketersediaan air bersih merupakan hak dasar setiap rakyat.
"Saya mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah penanganan untuk daerah-daerah yang mengalami kekeringan, baik itu droping air bersih atau menyediakan infrastruktur penunjang lain," kata Puan, Rabu (13/9/2023).
Seperti diketahui, sejumlah daerah mengalami krisis air bersih akibat wilayahnya kekeringan karena kemarau panjang. Seperti tiga daerah di Sulawesi Selatan yang telah memberlakukan status tanggap darurat kekeringan yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Jeneponto.
Beberapa wilayah lain yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan seperti di Bangka Belitung, sejumlah daerah di Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, dan Jawa Barat. Bahkan Pemkab Bekasi menetapkan status keadaan siaga darurat bencana kekeringan karena sejumlah wilayah di daerahnya mengalami kekeringan.
Di Jawa Tengah, banyak daerah yang sudah masuk kategori awas atau merah bencana kekeringan. Puan pun menyoroti krisis air bersih di Kabupaten Sukoharjo yang menyebabkan 8.002 jiwa di 3 Kecamatan yakni Kecamatan Weru, Bulu, dan Tawangsari terdampak.
“Krisis air bersih di Sukoharjo adalah cerminan dari masalah yang lebih besar di Indonesia, yaitu ketidakseimbangan antara suplai air dan permintaan yang terus meningkat,” ujarnya.
Penyebab kekeringan disinyalir karena musim kemarau berkepanjangan yang menyebabkan sumur-sumur cadangan air bersih warga mengalami krisis debit air. Saat ini warga terdampak kekeringan di Sukoharjo mengharapkan bantuan air bersih guna menunjang aktivitas sehari-hari.
Puan meminta pemerintah daerah bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk segera memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kekeringan adalah bencana. Dengan sinergi yang baik dari semua elemen bangsa, diharapkan kesulitan warga bisa segera teratasi,” kata Puan.
Berdasarkan keterangan BMKG, wilayah yang sedang mengalami musim kemarau meliputi Aceh, Sumatera Utara, sebagian besar Riau, sebagian besar Sumatra Barat, sebagian besar Bengkulu, sebagian besar Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Jawa hingga NTT.