Kepala Daerah Belum 40 Tahun Bisa Maju Pilpres, Pakar Hukum Sebut MK Sudah Jadi Mahkamah Politik

Agung Bakti Sarasa
Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak)

"Tidak boleh kecuali pernah itu kan menunjuk pada orang orang tertentu. Berapa orang yang menjabat kepala daerah di bawah 40 tahun? emang bisa diitung jari kan, itu bukan standar perilaku umum yang bisa di ini setiap orang tapi menunjuk pada orang-orang tertentu," katanya.

"Ini artinya ruang politik dibuka artinya ini Mahkamah Konstitusi itu sudah bisa menjadi mahkamah politik gitu loh," tambahnya.

Indra pun mengaku bingung sekaligus sedih dengan keputusan MK tersebut. Sama halnya seperti yang dirasakan oleh Wakil Ketua MK, Saldi Isra.

"Saya sedih banget sih mendengar ini, sayang. Dan beberapa sahabat saya kan ada di situ dan kalau ngga salah Saldi juga bingung sebagai hakim MK. Ada Guntur ada Saldi itu kan junior-junior saya, bingung juga," ungkapnya.

Namun demikian, Indra menilai, putusan MK tersebut juga menjadi bukti adanya hakim yang kini merangkap menjadi seorang politisi.

"Kita bisa melihat peta dari para hakim yang mulia ini mana yang masih menjadi hakim lurus, mana yang sudah menjadi politisi. Ini perlu diangkat juga supaya rakyat tahu," tandasnya.

Editor : Faieq Hidayat
Artikel Terkait
57 tahun lalu

Penjelasan Istana soal Maksud Prabowo 4 Kali Kalah Tak Ganggu Pemimpin

57 tahun lalu

Prabowo: Saya Kalah 4 Kali, Tapi Tak Ganggu Pemimpin

57 tahun lalu

Dharma Pongrekun Revisi 85 Persen Gugatan UU Kesehatan, Ada Penyempurnaan

57 tahun lalu

MK Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden, Gugatan UU Polri Dicabut Pemohon

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal