Dwikorita menekankan bahwa kesiapsiagaan masyarakat adalah yang terpenting, terlepas dari kemajuan teknologi sistem peringatan dini. Menurutnya, masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir rawan tsunami sangat membutuhkan pendidikan dan kesadaran untuk merespons secara efektif. Mereka, kata Dwikorita, memiliki keterbatasan dalam mengakses peringatan dini.
Maka dari itu, lanjut Dwikorita, untuk mendorong tindakan dan kesiapsiagaan dini, informasi yang komprehensif dan mudah dimengerti, ditambah dengan program pendidikan, sangatlah penting. Keunikan dan kompleksitas tsunami, tambahnya, membutuhkan teknologi peringatan dini yang inovatif yang digabungkan dengan kearifan lokal.
“Pengetahuan tentang kearifan lokal dapat secara efektif mengakomodasi kemampuan untuk mengakses peringatan dini bagi masyarakat terpencil. Jadi, kolaborasi antara teknologi dan kearifan lokal dapat memperkuat sistem peringatan dini gempabumi dan tsunami,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dwikorita juga menyinggung soal keberlanjutan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan tsunami. Dwikorita mencontohkan upaya kesiapsiagaan di Kota Palu, Sulawesi Tengah yang telah dibangun pada periode 2009-2014, harus kembali dimulai dari nol karena adanya pergantian kepala daerah. Karena tidak adanya keberlanjutan, alhasil ketika tsunami melanda pada 2018 semua orang tidak siap.
“Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus tetap berlanjut dari generasi ke generasi, tidak terputus. Bukan berarti karena tidak ada tsunami, upaya tersebut berhenti. Hal ini penting karena gempabumi dan tsunami bisa datang sewaktu-waktu,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Dwikorita mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, swasta, NGO, media, dan masyarakat umum untuk bahu-membahu dan berkolaborasi membangun kesiapsiagaan. Dia meyakini kolaborasi tersebut akan semakin memperkuat sistem peringatan dini yang dibangun sehingga dapat semakin menekan risiko akibat gempabumi dan tsunami.