Dia menekankan, tanpa posisi tawar yang kuat, Indonesia tidak akan memiliki pengaruh dalam percaturan global, termasuk dalam isu memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
"Kita kalau tidak punya bargaining power, kita tidak akan didengar," ujarnya.
Aris juga membantah anggapan langkah bergabung dalam BoP menunjukkan Indonesia condong ke Amerika Serikat. Dia menilai narasi tersebut sebagai bentuk pemelintiran terhadap kebijakan pemerintah.
"Dipelintir seakan-akan kita pro Amerika. Tidak ada. Tujuan Pak Prabowo dari awal hanya satu, bagaimana mencari kesempatan terbaik untuk membantu Palestina merdeka," ujarnya.
Sebaliknya, dia menyebut langkah tersebut justru membuka peluang kontribusi nyata Indonesia dalam upaya perdamaian dunia. Salah satunya melalui rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian dalam jumlah besar.
"Kita tidak ada pelucutan senjata. Kita justru akan mengirim peacekeeping force, pasukan perdamaian dunia beserta negara-negara lain, sekitar 32.000 personel, terdiri dari 20.000 tentara dan 12.000 polisi yang akan menjaga keamanan kedua belah pihak," kata Aris.
"Ini kan suatu kesempatan besar, terobosan yang konkret," ujarnya.
Aris menegaskan, Indonesia tetap memegang penuh kedaulatannya dalam setiap kerja sama internasional. Jika dinilai tidak sesuai dengan kepentingan nasional, Indonesia dapat menarik diri dari kesepakatan.