"Insyaallah dengan cara kerja yang terus kita lakukan perbaikan, tahun depan kita akan menjadi juara. Juara dari kita sendiri karena kita menentukan target yang besar dan Insya Allah kita akan berjaya sebagaimana tahun ini," ujarnya.
Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian PUPR atas upaya dan kerja keras dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah untuk 2021. Selanjutnya tetap dipertahankan dan ditingkatkan untuk pelaksanaan 2022 guna mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.
"Sertifikasi BMN berupa tanah menjadi penting ketika ada proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menggunakan tanah BMN, karena dalam tahapan final business case mensyaratkan tanah yang bersertifikat guna memitigasi proyek," tuturnya.
Kementerian PUPR merupakan Kementerian yang mengelola aset BMN terbesar. Secara total jumlah aset BMN Kementerian PUPR pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 Audited mencapai 2.217,82 triliun dari nilai 7.470,19 triliun. Nilai ini setara dengan 29,69 persen dari seluruh nilai BMN kementerian/lembaga.
Kementerian PUPR juga mendominasi pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah dalam 3 tahun terakhir dengan rata-rata 84,5 persen yakni tahun 2019 sebanyak 4.876 bidang dari total BMN berupa tahan secara nasional 6.900 bidang, tahun 2020 sebanyak 7.205 bidang dari 7.870 bidang, dan tahun 2021 sebanyak 22.686 bidang dari 24.837 bidang.