JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan tidak menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pada hari Jumat bagi para pegawai. Seperti diketahui, kebijakan ASN WFH berlaku mulai Jumat (10/4/2026) hari ini.
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan tugas kementerian yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur serta penanganan kondisi darurat di lapangan.
"Skema WFH di PU sebenarnya tidak terlalu ada. Karena kan PU itu di samping pembangun infrastruktur, juga termasuk dari bagian tim utama, manakala ada rencana bersama-sama dengan BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) ini," katanya.
Menurutnya, keputusan untuk tidak menerapkan WFH juga didasarkan pada kebutuhan respons cepat terhadap kondisi di berbagai daerah. Sejumlah wilayah, seperti Aceh dan Sumatera Barat, masih dilaporkan mengalami banjir sehingga memerlukan kehadiran langsung jajaran PU.
"Apalagi di daerah, apalagi tempat-tempat seperti Sumatra, malah nggak bisa. Karena saya masih dapet laporan, Aceh masih banjir, dan Sumbar juga masih banjir. Jadi kayaknya memang kami tidak memungkinkan bagi kami untuk melakukan ini," katanya.
Meski tidak menerapkan WFH, Dody memastikan kementeriannya tetap mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan efisiensi terutama dalam penggunaan energi di lingkungan kantor. Pihaknya mulai mengurangi penggunaan listrik dan pendingin ruangan setelah jam kerja.
"Jadi setelah jam 5 listrik kita kurangi sama sekali, AC kita kurangi. Jadi yang memang ruangannya bisa pakai AB, 'angin blesat blesut' pakai AB aja, nggak usah pakai AC. Mudah-mudahan dengan cara itu walaupun tidak WFH tapi efisiensi yang tetap kita mendapatkan kepada masyarakat di seluruh negara," kata Dody.