“Tujuan keanggotaan Indonesia di BOP adalah untuk mendorong penghentian kekerasan dan perlindungan warga sipil,” kata Vahd dikutip Kamis (22/1/2026).
Pemerintah Indonesia sendiri siap mengambil peran sebagai mediator dalam dinamika konflik yang terjadi.
"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," sambungnya.
Sikap ini menunjukkan bahwa Indonesia konsisten berada di jalur diplomasi, dialog, dan musyawarah, bukan pada pendekatan perang atau kekerasan. Hal ini juga dinilai sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia.
Sementara itu, Kemenlu mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh konten bermuatan DFK yang dapat memecah belah.
"Pastikan setiap informasi yang diterima diverifikasi kebenarannya dari sumber resmi dan terpercaya, agar tidak ikut menyebarkan kabar yang dapat memperkeruh suasana dan merugikan kepentingan bersama," ujar dia.