JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan mengawal penegasan batas desa di wilayah Sulawesi. Mereka mengingatkan kepala daerah aktif dalam penyelesaian penegasan batas desa.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad P Bolombo menekankan percepatan penyelesaian batas desa merupakan bagian dari pelaksanaan mandat Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia dari desa.
“Sebagaimana mandat Asta Cita keenam Bapak Presiden RI, pembangunan desa harus didukung dengan kepastian batas wilayah yang jelas. Karena itu, Kemendagri hadir langsung untuk mengawal percepatan penyelesaian batas desa mulai dari tahapan teknis hingga integrasi ke dalam kebijakan satu peta nasional,” kata La Ode dalam keterangannya, Sabtu (16/5/2026).
Dia mengatakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah berpesan agar kepala daerah mengambil peran utama dalam percepatan penyelesaian batas desa di wilayah masing-masing.
“Bupati dan wali kota harus menjadi lead dalam proses percepatan penyelesaian batas desa. Ditjen Bina Pemerintahan Desa bertugas mengawal seluruh prosesnya agar berjalan sesuai ketentuan teknis maupun yuridis,” kata La Ode.