JAKARTA, iNews.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengancam akan mencopot pejabat di kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) terkait pelanggaran Standar Operasional Prodesedur (SOP) pemusnahan KTP-el rusak atau invalid.
Tidak hanya itu, Tjahjo juga mengancam akan memproses pejabat yang terbukti melanggar SOP. Ancaman tersebut terangkum dalam instruksi yang diterbitkan dalam Surat Edaran Mendagri Nomor: 470.13/11176/SJ Tentang Penatausahaan KTP-el Rusak atau Invalid.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar Baharuddin mengatakan, Mendagri telah menginstruksikan Dirjen dan jajaran Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota agar sungguh-sungguh memperhatikan, mematuhi dan melaksanakan SOP pemusnahan KTP-el rusak atau invalid.
Jika dalam menjalankan SOP tersebut hanya satu atau dua blangko yang rusak atau invalid, dia menambahkan, tetap segera dimusnahkan dengan cara dibakar yang disertai dengan berita acara.
"Kemendagri bersama Kepala Daerah tidak ragu-ragu akan memberikan tindakan tegas termasuk opsi sanksi mencopot pejabat Dukcapil dan memproses secara hukum hingga tuntas siapa pun aparat Dukcapil Pusat sampai daerah serta aparat lainnya, apabila terbukti melanggar SOP tersebut," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima iNews.id, Selasa (18/12/2018).
Langkah cepat tersebut, Bachtiar menjelaskan, merupakan bentuk komitmen Kemendagri meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan e-KTP rusak atau invalid. Hal itu juga terkait peristiwa tercecernya e-KTP di beberapa daerah seperti di Duren Sawit, Jakarta dan Pariaman, Sumatra Barat (Sumbar).
"Dan kami tegaskan siapa pun yang coba-coba berbuat curang dalam pelaksanaan Pemilu pasti akan ditindak oleh Bawaslu dan jajarannya yang dibantu aparat penegak hukum," ujarnya.