JAKARTA, iNews.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta Bareskrim Polri mengaudit laporan keuangan yayasan ponpes Al-Zaytun terkait kasus pencucian uang Panji Gumilang. Hal tersebut untuk melengkapi berkas perkara kasus itu.
"Bahwa penuntut umum menyatakan supaya diaudit keuangan yayasan. Kenapa? Karena ini penting untuk melihat apa? Untuk melihat tempus, apakah masuk dalam kategori tindak pidana asal atau tindak pidana pencucian uang," ujar Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, Jumat (26/7/2024).
Tak hanya itu, hasil audit juga diperlukan untuk menelusuri aliran dana tersangka dan memilah kategori TPPU. Karenanya, dalam upaya pelengkapan berkas perkara itu, jaksa peneliti terus berkoordinasi dengan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus.
Jaksa peneliti sudah menyampaikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik agar berkas itu bisa dilengkapi secara formil maupun materiil.
"Utuk melihat keluar masuk arus kas, apakah ini terindikasi TPPU atau tidak, ini sangat penting karena pasal-pasal yang dipersangkakan adalah pasal terkait TPPU, maka, perlu kepastian," kata Harli.
Diketahui, Panji Gumilang diduga melakukan TPPU dengan modus meminjam uang ke bank atas nama Yayasan Pesantren Indonesia (YPI). Kemudian, uang itu justru digunakan untuk kepentingan pribadi senilai Rp73 miliar.
Dalam modus yang digunakan, uang yayasan yang dipinjam oleh Panji Gumilang dipindahkan dari rekening yayasan ke rekening pribadi. Kemudian, digunakan untuk kepentingannya.