JAKARTA, iNews.id - Sikap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar terhadap kasus Ketua Umum, Setya Novanto mengecewakan senior partai berlambang pohon beringin itu. DPP seharusnya tidak mengotot mempertahankan Setya Novanto sebagai ketua umum partai maupun Ketua DPR.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Zainal Bintang menilai, hasil keputusan pleno DPP mengabaikan pakta integritas pengurus. Menurutnya pakta integritas pengurus seharusnya menjadi pegangan dalam pengambilan keputusan.
"Kenapa Golkar mesti ke praperadilan, padahal ada pakta integritas yang ditandatangani 2 Juli 2016 yang mengatakan poin keenam, bila ada pengurus terlibat kasus pidana harus diberhentikan, mengundurkan diri," ujar Zainal dalam acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11/2017).
Senior Partai Golkar itu menyesalkan sikap DPP yang menggantungkan nasib partai dengan menunggu hasil sidang praperadilan yang dimohonkan Setya Novanto. Dia menuturkan, seharusnya DPP mengutamakan pertimbangan moral dan etika seperti yang disuarakan publik dalam menyikapi kasus Setya Novanto.
"Agak menyesalkan dengan adanya penggiringan sengketa ini ke praperadilan. Saya bukan menolak proses hukum, tapi moral dan etika itu di atas hukum," ucapnya.