JAKARTA, iNews.id - Program Kartu Prakerja yang disiapkan pemerintah menuai polemik. Hal itu karena anggaran yang disediakan mencapai Rp20 triliun, yang di dalamnya Rp5,6 triliun untuk pelatihan daring alias secara online.
Majelis Nasional (MN) KAHMI mendesak pemerintah segera membatalkan program Kartu Prakerja. MN KAHMI menilai, penggunaan APBN yang sangat besar untuk pelatihan berbasis daring sangat tidak relevan dan tidak memiliki hal yang sangat penting.
"Di saat segenap elemen bangsa sedang memberi atensi dan fokus mencegah seberan wabah pandemi virus corona (Covid-19) dan dampaknya terhadap ketersediaan dan keterjangkauan pangan masyarakat," kata Sekjen KAHMI Manimbang Kahariady dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (22/4/2020).
Dia menjelaskan, dana yang sangat besar tersebut bisa dialihkan untuk membantu ketersediaan alat kesehatan (alkes). Selain itu juga dapat digunakan mendukung pengadaan pangan yang semakin dibutuhkan dalam beberapa waktu ke depan.
"Ini lebih mendesak dan lebih dibutuhkan, daripada memaksakan pelatihan online saat ini," katanya.