Julius mengatakan, akar masalah dari banyaknya anggota Polri yang mencoreng nama instansinya sendiri berkaitan dengan fungsi Polri di tengah masyarakat yang tercantum dalam konstitusi. Sehingga, potensi melakukan kesalahan, sorotan publik dan kegagalan kinerja sangat memungkinkan terjadi.
“Tentu kalau kita bicara akar masalah ini kaitannya juga dengan fungsi Polri itu sendiri. Kita nggak bisa pungkiri bahwa 16 plus plus fungsi Polri berdasarkan konstitusi dan kewenangan itu artinya setiap hari dia berada di sekitar kita di seluruh aspek yang artinya juga potensi kesalahan, kegagalan kinerja, temuan masyarakat, sorotan publik, itu pasti ada satu, ada di seluruh titik, enggak cuma lima,” tuturnya.
Menurutnya, ada dua penyebab terjadinya berbagai hal seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Penyebab pertama adalah kurangnya kesadaran Polri terhadap kewenangan dalam pengawasan banyaknya pasukan di lapangan.
Penyebab kedua adalah ketidakpahaman kondisi dan ketidaksadaran peran di tengah masyarakat. Hal tersebut akhirnya menyebabkan banyaknya kasus anggota Polri yang mencoreng nama institusinya sendiri.
“Tidak memahami kondisi dan situasi masyarakat, bahkan perannya sendiri. Seperti kasus Brimob di Tual itu yang seharusnya tidak berada di situ dan tidak menangani kasus seperti itu, itu akan menjadi santapan masyarakat sehari-hari,” ujarnya.