Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo sebelumnya merespons isu penyelewengan dana PON XXI di Aceh dan Sumut 2024. Dia menegaskan itu bukan dugaan korupsi.
“Oh bukan, itu sebenarnya bukan dugaan korupsi. Itu kan ramai di media ada (infrastruktur) yang belum selesai dan orang-orang bilang itu pasti korupsi,” ujar Dito, Jumat (13/9/2024).
Dia menjelaskan, dalam penyelenggaraan PON terdapat satgas tata kelola yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 24 Tahun 2024. Satgas itu dikepalai oleh Wakil Jaksa Agung bersama Kabareskrim Mabes Polri, juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dia memastikan segala bentuk aduan dan keluhan terkait penyelenggaraan PON 2024 akan diproses satgas.